Viral video diberbagai media bupati Garut H. Rudy Gunawan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pekerjaan infrastruktur Jalan di daerah Kecamatan Cihurip yang dinilai tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang seharusnya, mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Salah satunya dari Ucu Tutun Bachtiar salah seorang komponen yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan (KMPP), Selasa (15/08/2023).
Tutun berterima kasih, karena bupati mau sidak hingga ke pelosok untuk melakukan pengawasan langsung pada proyek rekonstruksi jalan Ciparay Cihurip senilai Rp. 6 Milyar lebih yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Garut tahun Anggaran 2023.
Namun, Tutun juga menyayangkan bupati Garut tidak melakukan sidak ke lokasi proyek yang dikerjakan secara swakelola oleh dinas maupun swakelola type 2 yang juga ada di daerah selatan Garut. Karena, menurut Tutun, ia juga mendapati kwalitas pada pekerjaan melalui sistem swakelola ada persoalan yang tak jauh beda dengan pelaksanaan yang dikerjakan pihak ketiga swasta (CV/PT) hasil lelang.
Bahkan, disebutkan Tutun, laporan pengaduan kejanggalan pada pelaksanaan sistem swakelola tersebut telah di laporkan ke Kejaksaan Negeri Garur oleh KMPP beberapa waktu lalu. Pengaduan tersebut diantaranya pekerjaan Jalan Pangrumasan- Puwajaya yang berlokasi di Desa Pangrumasan Kecamatan Peundeuy Garut sepanjang 1,8 Km yang dikerjakan pada tahun 2021 dengan anggaran Rp. 1,8 Miliar, yang saat ini kondisinya telah rusak.
"Bupati ini kan hierarki tertinggi dalam pemerintahan kabupaten garut, beliau sebetulnya punya perangkat dari mulai bawah UPT, konsultan, pengawas, inspektorat, ULP, PPK, KPA hingga Kadis selaku PA. Dengan sidak bupati langsung ke lokasi, ini menandakan tak bekerjanya sistem pada Dinas tersebut," ujar Tutun.
"Tapi, anehnya belum ada evaluasi kepada dinas yang bersangkutan dari bupati selain beliau berkoar melalui media dan mengungkapkan kekecewaan beliau. Toh bukan baru kali ini bupati menemukan pekerjaan yang tidak baik, sebelumnya bupati juga kecewa dengan pekerjaan Jalan Pangrumasan - Purwajaya," imbuh Tutun.
Bahkan, Tutun membeberkan adanya proyek yang dilakukan secara swakelola oleh dinas langsung maupun oleh TPK dari tahun Anggaran Tahun sebelumnya masih belum beres, diantaranya di wilayah Kecamatan Pamulihan dan Pakenjeng. Dan itu bisa di cek langsung oleh bupati.
"Bupati jangan hanya menyesalkan pekerjaan yang tidak baik itu ke konsultan sikukut lah, PPK lah atau ULP lah, sebaiknya pak bupati juga tidak melakukan evaluasi. Toh dari dulu persoalannya sudah diketahui Pak Bupati. Kenapa pak bupati gak ganti saja rombak mulai dari konsultan, PPK, KPA atau ULP yang itu-itu juga. Kalau seperti ini terus ya kita ketawa saja karena pasti kedepannya juga akan seperti ini lagi," beber Tutun.
Selain itu, Tutun juga menyoroti kinerja DPRD Garut yang memiliki tupoksi pengawasan, khususnya Komisi 2 selaku mitra kerjanya dinas PUPR.
"DPRD, khususnya Komisi 2 lebih baik sering turun kelapangan lakukan fungsi pengawasan yang serius. Kalau tidak serius, masyarakat akan curiga ke DPRD jangan - jangan saat rapat kerja dengan Dinas tak ada tapi DPRD dihadapan eksekutif. Atau bahkan masyarakat curiga ke DPRD, jangan-jangan Komisi 2 DPRD mendapatkan sesuatu dari Dinas," tegas Tutun.
"Memang anggaran SPPD dalam daerah itu kecil tak seperti SPPD luar daerah, tapi tolonglah yang berhubungan dengan infrastruktur dan kepentingan masyarakat ini diperhatikan pengawasannya. Toh anda dipilih juga oleh rakyat di daerah anda," ketusnya.
"Kalau eksekutif dan legislatif tak berjalan baik, maka lengkap sudah sistem pengawasan ini lemah dan harus dipertanyakan kemampuan leadership sang kepala daerah dan lembaga legislatifnya. Dan harapannya sekarang kita sebagai masyarakat ada di aparat penegak hukum (APH), karena dengan azas kemanfaatan dan penyelamatan anggaran negara, diminta atau tidak, ada pengaduan atau tidak, maka APH bisa langsung masuk disana," pungkas Tutun.
Diketahui, sebelumnya juga bupati Garut pernah mengeluhkan pekerjaan infrastruktur Jalan Pangrumasan-Purwajaya saat ia lakukan sidak, dan video kekecewaan Bupati tersebut jiga beredar di berbagai media medio Agustus 2022.
( Ridwan )