HMI Cabang Garut desak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usut tuntas indikasi penyalahgunaan anggaran Perjalanan Dinas keluar negeri para pejabat di Kabupaten Garut Desakan HMI Cabang Garut ini terkait Perjalanan Dinas keluar negeri para pejabat. ( Kamis, 31/08/2023 )
"Perjalanan Dinas ini harus di sikapi secara serius, urgensi, outcome dan manfaatnya bagi Masyarakat Garut apa. Hari ini Pemerintahan daerah lebih memprioritaskan perjalanan dinas keluar negeri dari pada menyelesaikan kemiskinan ekstrim secara serius di kabupaten garut," tegas Ramdani ketua HMI Cabang Garut.
Disampaikan Ramdani, mengacu pada pernyataan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan pada sejumlah Awak media, Selasa (29/08/2023), yang menyebutkan adanya temuan Perdin pejabat Kabupaten Garut sebesar Rp. 784 juta.
Ketua HMI Cabang Garut juga menjelaskan perjalanan dinas harus selektif, Transparansi, akuntabilitas, ketersedian anggaran, efesien dan efektivitas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no. 59 tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
"Semenjak periode ke 2 Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Garut banyak pejabat daerah yang melakukan perjalana dinas ke luar negeri. Pada tahun 2022 Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bupati Garut Ke Luar Negeri didampingi oleh beberapa orang pengusaha dan 11 Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut," ungkapnya.
HMI Cabang Garut meminta Dirjen Depdagri Untuk Memeriksa setiap pejabat kabupaten Garut atas izin perjalanan dinas Keluar Negeri. Demikian pula berkenaan dengan output dan outcome kegiatan perjalanan dinas keluar negeri ini sama sekali tidak memiliki tingkat signifikansi yang relevan masing – masing dinas yang bersangkutan.
Ramdani juga menyebutkan sejumlah nama pejabat dan pengusaha yang ikut ke Luar negeri.
"Mereka merupakan para pejabat yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri memakai duit rakyat disaat angka kemiskinan ekstrim kabupaten garut tinggi yang saat ini menempati ke dua di Jawa Barat," bebernya.
“Kita pertanyakan terkait transparansi hasil dari perjalanan dinas tersebut , outcome dan azas kemanfaatan nya demi kebaikan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Garut dan peningkatan kapasitas serta peningkatan Kinerja SKPD Kabupaten Garut,” ujar Ramdani.
Terkait hal tersebut HMI Cabang Garut mendesak KPK untuk usut tuntas indikasi penyalahgunaan anggaran Perjalanan Dinas keluar negeri para pejabat di Kabupaten Garut Jika saja dalam kasus tersebut ditemukan tindak pidana tinggal ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jajang Badrujaman - Reporter News Redaksi 7