NEWS REDAKSI 7 - Setelah Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyoroti anggaran program pengentasan miskin ekstrem di Pemkab Garut dan menyoal anggaran perjalan dinas luar negeri yang nominalnya besar. Kini Pemkab Garut seolah terpecut kinerjanya untuk mengatasi Kemiskinan Ekstrem.
Berbagai upaya dari Pemkab dilakukan, yang salah satunya program membagikan 100 ton beras bagi masyarakat yang dianggap miskin oleh pemkab garut. Bahkan, ada perintah bagi seluruh dinas untuk membagikan langsung beras dimaksud langsung ke daerah-daerah pelosok, meski itu tak berkaitan langsung dengan tugas pokok fungsi (tupoksi) dinas yang bersangkutan.
Opini pun seolah sedang dibangun oleh Pemkab dibawah kepemimpinan dua periode Bupati Rudy Gunawan - Helmi Budiman bahwa pihaknya benar-benar serius dalam penanganan Kemiskinan Ekstrem. Bagi-bagi beras pun dilakukan, baik yang bersumber dari Pemkab maupun beras dari bantuan pemerintah pusat.
Namun disayangkan program bagi-bagi beras ini harus di evaluasi sendiri oleh pihak Pemkab, meskipun baru sekitar 20 persen beras bantuan dari pusat yang disalurkan yang tengah berjalan
Sangat disayangkan dan tak masuk akal program bagi-bagi beras tersebut terganjal dengan adanya data yang masih simpang siur sehingga harus di evaluasi. Memang tak jarang ditemukan dilapangan keluhan masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan tapi tidak menerima, sementara yang dianggap tak berhak menerima malah mendapatkan bantuan, demikian disampaikan Ridwan koordinator Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (Fakta Petaka).
Ridwan mengungkapkan, bukan hanya sekedar dari masyarakat, bahkan beberapa kepala desa (Kades) pun mengeluhkan program ini. Pasalnya, masyarakat yang tidak menerima bantuan prosesnya ke Desa bukan ke Pemkab, karena pemerintah Desa lah yang terdepan terdekat dengan masyarakat. Dan tentunya ini jadi persoalan baru lainnya di tingkat desa.
"Tentu dengan adanya evaluasi pada program bagi-bagi beras untuk masyarakat miskin ini contoh tata kelola pemkab yang buruk. Hal mendasar terkait data kemiskinan saja sudah gagap. Bagaimana mau menangani Kemiskinan Ekstrem kalau masalah data saja amburadul tak bisa membedakan yang miskin, miskin ekstrem, desil 1, desil 2, pra sejahtera dan sejahtera," ungkap Ridwan.
"Perencanaan dan tata kelola anggaran kan semua berawal dari data dan kajian teknokratis. Pertanyaannya dari mana mereka para teknokrat Pemkab Garut ini menentukan besaran anggaran, program dan sasaran kalau data saja yang paling mendasar masih jadi persoalan. Bukan hanya program yang harus di evaluasi, evaluasi juga dong para teknokrat di dinas terkait. Atau mau sekalian minta bantuan human resource nya juga dari pusat," terangnya.
"Ini menunjukan gagap dan panik nya Pemkab Garut dalam penanganan Kemiskinan Ekstrem, terlebih setelah mendapat sorotan dari KPK. Ditambah lagi potensi dari dampak cuaca ekstrem," imbuhnya.
Jajang Badrujaman - Reporter News Redaksi 7