Pemerintah
Trending

Anggota DPRD : “Belum Ada Laporan Penggunaan Anggaran BTT, Bupati Garut Sudah Keluarkan Keputusan Konyol Tentang Pelunasan Bank Emok”

 

Newsredaksi7.com, Garut, – Keputusan Pemerintah kabupaten Garut yang akan melunasi piutang masyarakat terhadap “Bank Emok” ditengah kondisi sekarang ini dinilai merupakan keputusan yang konyol. Pasalnya, tidak ada korelasinya sama sekali dengan upaya pencegahan covid-19.

Hal tersebut dikatakan Anggota DPRD Garut, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F- Gerindra) Drs.H.Dedi Suryadi Sutarsa, M.SI., yang menilai keputusan Bupati Garut, Rudy Gunawan, SH., MH. tersebut sangat tidak mendidik dan berlebihan, Rabu (08/04).

“Seharusnya keputusan tersebut di bicarakan dahulu dengan DPRD, apalagi nilainya mencapai Rp 10 miliar, harus mendapatkan persetujuan DPRD,” ujarnya.

Lebih jauh Dedi mengatakan, masyarakat yang terkena dampak covid-19 bukan yang memiliki piutang terhadap Bank “Emok” saja, melainkan banyak dengan Bank-Bank lainnya, termasuk dengan jasa keuangan kendaraan.

“Kita di DPRD memang pernah rapat dengan Bupati, Sekda dan Wakil Bupati Garut, terkait upaya pencegahan covid-19 dengan membahas anggaran BTT dan pergerseran anggaran. Namun hal tersebut tidak tuntas, karena dalam rapat tersbut hanya membahas angka bukan jenis kegiatan dalam upaya pencegahan,” imbuhnya.

Menurut Mantan Ketua DPRD tersebut, Penggunaan anggaran Rp10 miliar untuk melunasi Bank Emok, memang harus mendapatkan persetujuan, serta kejelasan pos anggaran yang akan digunakannya. Apakah dari BTT atau dari anggaran pergeseran.

“Penggunaan anggaran sudah ada di APBD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Minimal harus ada pembahasan di DPRD, baik melalui rapat pimpinan dan harus mendapatkan persetujuan”, imbuhnya.

Upaya melunasi Bank Emok, menurut Dedi justru akan menimbulkan masalah baru dan akan memunculkan riak di masyarakat, karena sampai saat ini belum ada laporan sejauh mana penggunaan anggaran BTT, sudah habis atau belum. Apabila dipandang darurat untuk melunasi Bank “Emok” sebaiknya dipikir ulang, jangan membuat keputusan yang konyol.

“Justru Pemkab harus bisa menghentikan kegiatan Bank Emok, jika memang membandel dan melanggaran aturan diam di rumah, ini bisa dipidanakan. Sektor ekonomi lainnya juga mesti dipikirkan, banyak yang memiliki tunggakan perbankan lainnya termasuk para sopir angkutan umum, ojek online dan usaha kecil lainnya”, tegas nya.

Di akhir wawancaranya Dedi menerangkan, setelah menggelar rapat pertama saat kondisi Covid-19, belum lagi ada rapat terkait upaya perubahan anggaran atau pergeseran. (Tim).

Editor : Ahmad.

Tags

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker