Kesehatan

dr Leli Sekretaris Dinas Kesehatan : Kami Akan Tindaklanjuti Mengenai Beredarnya Rincian Biaya Rapid Tes Di UPT PKM Cikajang

 


Newsredaksi7. com – Beredarnya surat rincian biaya untuk pelaksanaan rapid test dengan total sebesar Rp 308.000 UPT Puskesmas Cikajang menjadi polemik di saat pandemi covid 19 yang melanda di kabupaten Garut. Sabtu 30/05.

Team newsredaksi7.com telah berusaha mengklarifikasi tentang masalah ini kepada Kepala Puskesmas Cikajang Wawan SKM tapi sampai detik ini tidak ada klarifikasi dari pihak Puskesmas dengan beredarnya surat rincian.

Sekretaris dinas kesehatan dr Leli menyampaikan bahwa kebenaran tentang rincian biaya tersebut menurutnya bahwa pembelian alat rapid tes itu sendiri oleh puskesmas masing masing dari anggaran BLUD

ya betul apabila ada puskesmas yang memberikan harga kepada setiap pemudik atas dasar sendiri guna melengkapi persyaratan SIKM yang saat ini di haruskan kepada para pemudik kembali ke kota besar untuk bekerja” ucapnya

Menurut dr leli bahwa alat untuk rapid tes dari dinas kesehatan sangatlah terbatas apalagi kita sudah melaksanakan rapid tes secara masal jadi pihak puskesmas membeli alat tersebut dari anggaran BLUD

kami mempunyai alat rapid sangatlah terbatas apalagi setelah melaksanakan rapid tes massal waktu PSBB jadi kita dari dinas kesehatan memberikan dua pilihan Rumah Sakit atau klinik atau laboratorium yang menyediakan pemeriksaan Rapid test secara mandiri” ucap Sekdis melalui sambungan Selular

Lanjut dr Leli, sesuai atas arahan Pa Bupati semalam agar puskesmas fokus saja  melakukan pemeriksaan RDT untuk pasien yang memang dicurigai memiliki gejala ke arah covid 19 dimana alatnya sudah disediakan oleh dinkes

kami dari dinas kesehatan meminta arahan langsung kepada Ketua Gugus Tugas Bupati Garut H Rudi Gunawan beliau menyampaikan bahwa kalau atas permintaan sendiri untuk keperluan tertentu diarahkan ke fasilitas kesehatan lainnya seperri RS/ Klinik/ Lab yang menyediakan pemeriksaan tersebut “ ujarnya

Hal tersebut agar tidak membingungkan masyarakat dimana ada yang berbayar dan ada yang tidak. Dan dinkes sudah menindak lanjuti arahan dengan membuat edaran ke puskesmas untuk menindaklanjuti hal tersebut” pungkas dr leli sekretaris dinas kesehatan kabupaten garut.

Sampai berita ini diturunkan Kepala Puskesmas Cikajang Wawan SKM belum bisa memberikan klarifikasinya. ( TIM )

Editor : Ahmad

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker